• Terbaru
• Teraktif

• Sabtu, 29/11/2008 19:47 WIB
  Pemerintah Siapkan Pemantau Blog SARA
• Jumat, 28/11/2008 16:17 WIB
  Pengesahan Aturan SMS Pemilu Terhambat 'Kesibukan'
• Kamis, 27/11/2008 10:53 WIB
  Kisruh Telkomsel vs XL
  Dirjen Postel Langsung Telepon Kedua Bos Operator
• Rabu, 26/11/2008 17:03 WIB
  Kisruh Pembakaran Spanduk
  Telkomsel-XL Akhirnya Berdamai
• Rabu, 26/11/2008 10:01 WIB
  iPhone Seret Apple ke Pengadilan
• Rabu, 26/11/2008 07:48 WIB
  Telkomsel Tuding XL Bersaing Tidak Sehat

Senin, 07/04/2008 14:38 WIB
Protes UU ITE
Dewan Pers akan Kirim 'Surat Cinta' ke SBY
Ardhi Suryadhi - detikinet
Jakarta - Keberatan dengan beberapa isi undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Dewan Pers akan mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Surat itu meminta agar Presiden SBY tidak menandatangani UU ITE yang baru disahkan.

"Karena beberapa pasal sangat mengancam kebebasan pers. Misalnya, Pasal 27 ayat 3. Padahal, sebagian besar media sudah online. UU ini justru membidik itu" ujar Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara, dalam diskusi yang digelar di Gedung Dewan Dewan Pers, Senin (7/4/2008).

Leo pun mengatakan dewan pers akan segera menemui Kapolri dan Kejakasaan Agung. Hal ini dimaksudkan agar setelah UU ini berjalan, jangan sampai ada laporan mengenai penyalahgunaan penegakan hukum terkait UU ITE.

Tak cukup sampai di situ, Leo mengatakan Dewan Pers juga akan bergerak ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Selanjutnya, kami akan melakukan judicial review dengan mengadu ke Jimly Asshidiqie (Ketua MK-red)," ujar Leo.

Surat kepada Presiden SBY, ujar Leo, akan dikirimkan dalam waktu dekat. Ia berpendapat UU ITE menimbulkan kriminalisasi pers di mata hukum

"Kenapa masih ada UU kriminalisasi pers? Jika pers sudah dikriminalkan, pers tidak akan (menjalankan fungsi) mengontrol pemerintah," tegasnya.

Di sisi lain, Staff Ahli Bidang Hukum Departemen Komunikasi dan Informatika, Edmon Makarim, menjelaskan bahwa kemungkinan revisi terhadap UU ITE sangat sulit. "Ini titik koma-nya sudah diatur DPR. Bisa susah lagi (kalau direvisi)," tukasnya.

Bahkan, langkah Dewan Pers untuk meminta Presiden SBY 'menghentikan' UU ITE juga dinilai tak akan efektif. Dalam 30 hari, dengan atau tanpa disahkan Presiden, UU ITE dipandang sudah aktif berjalan.

Namun menurut Leo revisi terhadap UU ITE masih bisa dilakukan. "Di atas kertas bisa-bisa saja," tukasnya.

Anda punya opini soal UU ITE? Diskusikan di detikINET Forum
( wsh / wsh )

Baca juga:

• Dewan Pers: Satu Pasal UU ITE Telah 'Dibatalkan' MK
• M Nuh: Apa Beda Wartawan dengan Lainnya?
• Awas! Blogger Jangan Sembarangan, Bisa Dipidana
• Tak Dilibatkan, Pers Terhenyak UU ITE Disahkan

Klik di sini:

• Mailing-list pembaca dan komunitas detikINET
• Forum diskusi, jual-beli, promosi ala detikINET

Informasi :

-. pemasangan webtorial dan iklan : iklan[at]detikinet.com.
-. redaksional dan aktifitas offline : redaksi[at]detikinet.com