• Terbaru
• Teraktif

• Sabtu, 29/11/2008 19:47 WIB
  Pemerintah Siapkan Pemantau Blog SARA
• Jumat, 28/11/2008 16:17 WIB
  Pengesahan Aturan SMS Pemilu Terhambat 'Kesibukan'
• Kamis, 27/11/2008 10:53 WIB
  Kisruh Telkomsel vs XL
  Dirjen Postel Langsung Telepon Kedua Bos Operator
• Rabu, 26/11/2008 17:03 WIB
  Kisruh Pembakaran Spanduk
  Telkomsel-XL Akhirnya Berdamai
• Rabu, 26/11/2008 10:01 WIB
  iPhone Seret Apple ke Pengadilan
• Rabu, 26/11/2008 07:48 WIB
  Telkomsel Tuding XL Bersaing Tidak Sehat

Rabu, 26/03/2008 09:25 WIB

UU ITE Mulai Menuai Pro-Kontra
Wicaksono Hidayat - detikinet
Jakarta - Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai undang-undang "payung" pertama yang mengatur dunia cyber / Internet di Indonesia telah disahkan DPR, pada Selasa (25/3/2008) melalui Sidang Paripurna.

Beberapa pasalnya menjanjikan sanksi yang cukup keras, termasuk ancaman denda hingga Rp 12 miliar atau pidana penjara selama hingga 12 tahun. Dari soal konten asusila, aktifitas hacking, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, menakut-nakuti, hingga soal SARA!

Sejumlah pro-kontra atas isi pasal-pasalnya pun mulai marak, seperti yang bisa disimak di detikINET Forum.


Salinan Undang-Undang ITE tersebut telah kami siapkan khusus untuk pembaca setia di detikINET Forum.

Silakan download di --> http://forum.detikinet.com/forumdisplay.php?f=215

Lalu sampaikan pendapat, saran ataupun kritik Anda terhadap UU ITE tersebut melalui alamat forum di atas. Pastikan Anda telah terdaftar sebagai anggota detikINET Forum untuk bisa mendownload file PDF tersebut.

Pada dokumen tersebut masih tertulis "Rancangan" dan belum ada nomor/tahun pada dokumen tersebut. Sebab dokumen tersebut, yang "fresh" langsung didapat oleh tim detikINET saat meliput rapat paripurna, menjadi materi pengesahan dalam rapat tersebut. Jadi saat masih belum diketok palu oleh DPR, maka masih dalam format 'rancangan'.

Setelah diketok palu, resmilah sudah dokumen tersebut menjadi UU (bukan Rancangan Undang-undang / RUU lagi). Sedangkan untuk memiliki nomor/tahun UU, harus menunggu administrasi pencatatan dari Sekretariat Negara (Sekneg) dan ditanda-tangani oleh Presiden. Waktunya sekitar 1 (satu) bulan setelah UU tersebut disahkan DPR.
( wsh / wsh )

Baca juga:

• UU ITE Mulai Menuai Pro-Kontra
• Mau Ganggu Situs Pemerintah? Sanksinya Lebih Berat
• Setelah ITE, Kepolisian Harapkan UU Cybercrime
• Menkominfo: Blokir Situs Porno Itu Akal Sehat

Klik di sini:

• Mailing-list pembaca dan komunitas detikINET
• Forum diskusi, jual-beli, promosi ala detikINET

Informasi :

-. pemasangan webtorial dan iklan : iklan[at]detikinet.com.
-. redaksional dan aktifitas offline : redaksi[at]detikinet.com